Komisi XI DPR RI kembali menghimpun masukan dari akademisi menjelang pemilihan Dewan Komisioner  Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) yang dijadwalkan berlangsung pada awal Juni 2017. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dipimpin Wakil Ketua Komisi XI Marwan Cik Asan, sejumlah ekonom diundang untuk dimintai masukan seperti Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Ekonom INDEF Enny Sri Hartati, dan Ekonom dari Asosiasi Peneliti Ekonomi Politik Indonesia Salamuddin Daeng.

"Kami, Komisi XI ingin meminta masukan dari Bapak/Ibu terkait pemilihan Dewan Komisioner OJK. Masukan ini bisa menjadi pelajaran kami," kata Marwan Cik Asan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2017).

Dalam RDPU tersebut, Rizal Ramli memberikan kritik terlibatnya Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bertindak sebagai pansel. "Dari dulu, dalam pemilihan Dewan Komisioner OJK, panselnya tidak pernah menteri, tapi yang independen. Jadi ini agak ajaib ya, kok panselnya menteri-menteri," tutur Rizal. Bagi Rizal Ramli, keterlibatan menteri dalam Pansel DK-OJK akan menimbulkan persoalan independensi OJK sebagai pengawas perbankan.

Menanggapi kritik yang disampaikan Rizal Ramli, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menjelaskan bahwa pembentukan pansel adalah kewenangan Presiden. Meskipun begitu, kritik yang disampaikan Rizal Ramli patut untuk ditindaklanjuti. 

"Pernyataan Pak Rizal akan menjadi bahan masukan. Akan didalami dalam fit and proper test yang belum kami mulai. Akan dilihat sosok para calon komisioner antara satu dan yang lain," ujar Heri Gunawan.

Dalam pemilihan DK-OJK ini, Komisi XI akan terus berupaya memilih secara objektif dan adil. Nantinya pertanyaan dan kritikan yang diperoleh selama proses penyerapan aspirasi ini akan disodorkan kepada 14 calon DK-OJK yang akan dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. "Masukan dari para tokoh akademisi dan industri akan jadi salah satu bahan. Pasti akan ditanyakan bagaimana visi misi dan apa yang akan ditanyakan," pungkas Heri. (hs/sc), foto: andri/hr.